Survei Indikator Politik Indonesia: Kepuasan Tinggi Warga pada Polisi Berantas Premanisme

 


Jakarta - mgn.id. Indikator Politik Indonesia merilis survei tingkat kepuasan publik atas kinerja penegak hukum dalam menegakkan hukum, termasuk pemberantasan premanisme. Hasil survei menunjukkan responden puas atas kinerja Polri memberantas premanisme.

Survei ini diikuti oleh 1.286 responden dengan wawancara melalui sambungan telepon. Metode sampel menggunakan double sampling dengan menghasilkan margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 93 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan ada dua pertanyaan yang pihaknya berikan kepada responden dalam isu ini. Pertanyaan pertama merujuk pada kesadaran publik atas operasi besar Polri dalam memberantas premanisme.

Hasil survei itu menunjukkan ada 50,7 persen responden yang menyatakan tahu terhadap tindakan kepolisian dalam menangani masalah premanisme. Sedangkan mereka yang tidak mengetahui sekitar 49,3 persen.

Pertanyaan kedua di survei ini berkaitan dengan kepuasan publik terhadap operasi Polri dalam memberantas premanisme. Hasilnya, mayoritas responden menyatakan puas terhadap kinerja polisi.

"Yang puas total mencapai 67 persen, jadi cukup tinggi," ujar Burhanuddin, Rabu (28/5/2025).


Berikut hasilnya:

Sangat Puas: 8,1%

Cukup Puas: 59,3%

Kurang Puas: 12,1%

Tidak Puas Sama Sekali: 2,1%

TT/TJ: 18,3%

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga melanggar Undang-Undang yang berlaku Serikat Pekerja dan mantan Karyawan PT. Kapasari menggugat

Gambar
Surabaya - KalwedoNusantaraGlobal.blog,com. Setelah beberapa pekan yang lalu diduga melanggar pasal 156 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang Pesangon Karyawan, kali ini PT. Kapasari tersandung masalah yang baru. Kali ini Serikat Pekerja dan mantan Karyawan PT. Kapasari menggugat kembali perusahaan percetakan yang berlokasi di jalan raya Kletek no. 96 tersebut. Serikat Pekerja dan karyawan PT. Kapasari menggugat perusahaan karena dianggap melanggar Undang-Undang no.13 tahun 2003, yakni Undang-Undang yang berkaitan dengan Data Karyawan Tenaga Kerja.  Mereka menggugat perusahaan ke Pengadilan Negeri Surabaya, karena penyampaian aspirasi mereka beberapa waktu yang lalu tidak mendapatkan respon yang baik dari perusahaan. PT. Kapasari dianggap telah melakukan manipulasi dan menyiasati data dan aturan yang telah diatur Undang-Undang Tenaga Kerja yang berlaku saat ini, dengan membuat aturan sepihak yang menguntungkan pihak PT. Kapasari dengan cara memutasi karyawan yang mendekat...
Baca selengkapnya

Bayu Iskandar Dinata Cicit Sakera Sagiman

Gambar
  Oleh: Hamid Nabhan    Postur tubuhnya tinggi besar dan sangat ramah dia adalah Bayu Iskandar Dinata atau lebih dikenal dengan nama Abdullah bin Suroto Bawazier, ia merupakan cicit dari tokoh pembela kaum buruh Sakera Sagiman.     Bayu begitu lancar dan detail menceritakan asal-usul kakeknya, sekali-kali menunjukkan bukti-bukti yang cukup otentik ketika menceritakan asal-usul nya, sekali-kali Bayu menelpon kerabatnya yang berada di Pulau Madura untuk memastikan ceritanya.     Bayu menjelaskan bahwa ayah Sakera bernama Abdullah Bawazier yang mempunyai Anak Umar Bawazier yang lebih dikenal dengan nama Sakera Sagiman yang berdarah Arab-Madura.  Sakera beristri jujuk seorang wanita berdarah Madura, dari hasil perkawinan ini mempunyai beberapa anak dan hanya dua yang hidup sampai dewasa yaitu Yasin Bawazier dan Yusuf Bawazier.  Yusuf lahir di Pamekasan menikah dengan Sukarsi seorang gadis Madura berdarah ningrat asal dari desa Asem keca...
Baca selengkapnya

Tak Hiraukan Putusan Mahkamah Agung R.I Warga ngagel surabaya akan lakukan tindakan Tegas Kepada A.H dengan cara mengajukan surat eksekusi kepada pengadilan

Gambar
Surabaya - kng.blog.com. Putusan Mahkamah Agung RI dengan Perkara No: 644/PDT.G/2024.......Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dengan Inisial AH. Bahwa dalam amar Putusan MA no 2 poin 4 yang berbunyi: "Menghukum Tergugat (Saat ini sebagai Pemohon Kasasi) untuk mengembalikan sepenuhnya uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) (Kepada Penggugat / Termohon) secara Tunai dan seketika, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkract)".   Walau demikian 'AH' belum menjalankan kewajiban dan perintah Putusan Itu, Terkesan AH malah mengulur waktu seolah-olah menghindar dari tanggungjawab yang wajib dia JALANKAN.  Sudah ketiga kali Awak media mendatangi Toko Bangunan ''AH' di jalan Ngagel Jaya Selatan Surabaya, dalam rangka mediasi penyelesaian masalah tersebut namun tidak menemui titik terang, AH bersih kukuh atas putusannya sendiri dan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung. AH selalu Mengungkit latar belakang permasalahan yang t...
Baca selengkapnya