PROGRAM BANTUAN PANGAN DARI PEMERINTAH KAB, SIDOARJO DAN PERUM BULOG KANCAB SURABAYA


Sidoarjo - kng.com. Perum BULOG Kancab Surabaya bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Bantuan Pangan periode bulan Oktober dan November yang di laksanakan di Kantor BULOG Komplek Pergudangan Banjar Kemantren.

Dalam program kali ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Perum BULOG Kancab Surabaya mendistribusikan bantuan pangan kepada 279 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono.

Penerima Bantuan Pangan ini mendapatkan dua Karung Beras 20 Kilogram Dan 4 Liter Minyak Goreng sebagai bantuan bulan Oktober dan November 2025.

Program Bantuan Pangan Nasional (BAPANAS) lewat Perum Bulog Kancab Surabaya. Di Kabupaten Sidoarjo, Total seluruh Penerima Bantuan Pangan (BPB) mencapai 83.973.

Penerima Bantuan Pangan (PBP) ini di harapkan bisa meringankan beban ekonomi masyarakat sejahtera dan memperkuat ketahanan pangan tingkat lokal, (30/10/2025)

(Red)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bayu Iskandar Dinata Cicit Sakera Sagiman

Gambar
  Oleh: Hamid Nabhan    Postur tubuhnya tinggi besar dan sangat ramah dia adalah Bayu Iskandar Dinata atau lebih dikenal dengan nama Abdullah bin Suroto Bawazier, ia merupakan cicit dari tokoh pembela kaum buruh Sakera Sagiman.     Bayu begitu lancar dan detail menceritakan asal-usul kakeknya, sekali-kali menunjukkan bukti-bukti yang cukup otentik ketika menceritakan asal-usul nya, sekali-kali Bayu menelpon kerabatnya yang berada di Pulau Madura untuk memastikan ceritanya.     Bayu menjelaskan bahwa ayah Sakera bernama Abdullah Bawazier yang mempunyai Anak Umar Bawazier yang lebih dikenal dengan nama Sakera Sagiman yang berdarah Arab-Madura.  Sakera beristri jujuk seorang wanita berdarah Madura, dari hasil perkawinan ini mempunyai beberapa anak dan hanya dua yang hidup sampai dewasa yaitu Yasin Bawazier dan Yusuf Bawazier.  Yusuf lahir di Pamekasan menikah dengan Sukarsi seorang gadis Madura berdarah ningrat asal dari desa Asem keca...
Baca selengkapnya

Tak Hiraukan Putusan Mahkamah Agung R.I Warga ngagel surabaya akan lakukan tindakan Tegas Kepada A.H dengan cara mengajukan surat eksekusi kepada pengadilan

Gambar
Surabaya - kng.blog.com. Putusan Mahkamah Agung RI dengan Perkara No: 644/PDT.G/2024.......Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dengan Inisial AH. Bahwa dalam amar Putusan MA no 2 poin 4 yang berbunyi: "Menghukum Tergugat (Saat ini sebagai Pemohon Kasasi) untuk mengembalikan sepenuhnya uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) (Kepada Penggugat / Termohon) secara Tunai dan seketika, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkract)".   Walau demikian 'AH' belum menjalankan kewajiban dan perintah Putusan Itu, Terkesan AH malah mengulur waktu seolah-olah menghindar dari tanggungjawab yang wajib dia JALANKAN.  Sudah ketiga kali Awak media mendatangi Toko Bangunan ''AH' di jalan Ngagel Jaya Selatan Surabaya, dalam rangka mediasi penyelesaian masalah tersebut namun tidak menemui titik terang, AH bersih kukuh atas putusannya sendiri dan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung. AH selalu Mengungkit latar belakang permasalahan yang t...
Baca selengkapnya

Advokat Hendrikus Dhenga Polisikan Oknum ASN di Nagekeo, Dugaan Penyerobotan Tanah Dinilai Langgar Hukum dan Etika Aparatur Negara

Gambar
Nagekeo — kng.com. Dugaan penyerobotan tanah yang menyeret oknum aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Nagekeo kini resmi masuk ke ranah hukum pidana. Advokat Hendrikus Dhenga, SH, melaporkan dua terduga pelaku berinisial VYT dan BNW ke Kepolisian Resor (Polres) Nagekeo atas dugaan penyerobotan tanah dan perusakan barang. Laporan tersebut telah diterima Polres Nagekeo sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Terima Laporan (STPL) Nomor: LP/B/104/XI/2025/SPKT/Polres Nagekeo/Polda NTT, tertanggal 17 November 2025. Hendrikus Dhenga bertindak sebagai penasihat hukum Anton Sukadame Wangge, anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai NasDem. Ia menegaskan, perkara ini tidak dapat dilihat semata sebagai konflik perdata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan pidana sekaligus persoalan etika aparatur negara, mengingat salah satu terlapor berstatus ASN aktif. “Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara secara tegas menempatkan ASN sebagai pelayan publik yang wajib menjunjung tinggi hukum...
Baca selengkapnya